Glady Kawatu,SH (Karo Hukum Pemprov Sulut).

Palakat.Com – Polemik yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulut dan masyarakat Kalasey terkait ganti rugi lahan belum berakhir. Dua ratus Kepala Keluarga (KK) di lahan Kalasey masih harus terus bersabar, meskipun sudah memenangkan gugatan agar pemerintah daerah membayar ganti rugi senilai Rp50 miliar.

Fakta, belum ada pengalokasian anggaran, ataupun mengajukan untuk dialokasikan pembayaran di APBD 2018 . Pasalnya Pemda Sulut telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) melalui kuasa hukumnya pada Biro Hukum di bulan Juli baru baru ini, sehingga harus menunggu hasil putusan tersebut terlebih dahulu. Itu pun jika PK ditolak, tentunya baru kemudian bisa dianggarkan.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, Glady Kawatu mengungkapkan, memang sudah ada almaning (pemberitahuan, red) dari PN Manado, tetapi karena masih ada upaya hukum lainnya dengan mengajukan PK, tentunya harus menunggu keputusan, baru akan melakukan pembayaran, itupun jika kalah.

“Kita belum mengalokasikan anggaran, ataupun mengajukan untuk diakosikan pembayaran ke APBD 2018, karena pada waktu almaning dari PN Manado, dan kuasa hukum dari Biro Hukum menyampaikan sementara mengajukan PK sehingga ketua pengadilan mengijinkan untuk menunggu keputusan PK, baru kita melakukan pembayaran seandainya kita kalah,” ungkap Kawatu ketika diwawancarai sejumlah media, usai mengadakan pembahasaan anggaran APBD 2018 sebagai mitra kerja Komisi I,Rabu (8/11).

Kawatu pun optimis jika Pemprov akan menang walaupun keputusan belum ada. Karena tanah seluas 225 hektar yang diperkarakan adalah notabene milik Pemrov. Pemprov memiliki sertifikat atas nama pemerintah provinsi.

Kami optimis untuk menang, walaupun belum ada keputusan. Kami kan menghormati putusan pengadilan, walaupun dana itu tidak sedikit. Lucunya, tanah milik kami (Pemprov) torang musti bayar, ganti rugi kepada siapa lagi, kan sudah tidak jelas! Apalagi yang menduduki tanah itu sudah bukan mereka lagi, dan banyak juga yang mempertanyakan, katanya ada 200 KK dan tidak ada dokumen yang jelas,” tambahnya.

Kawatu pun kilas balik. Dikatakannya, sangat disayangkan pada waktu itu. Masalahnya masyarakat meminta ganti rugi atau direlokasi ke tempat lain, awalnya minta difasilitasi dewan di jaman itu. Dan DPRD mengakomodir apa yang dikeluhkan warga dan memfasilitasi dengan pemerintah daerah, direkam dalam risalah sidang. Namun, tidak ada dokumen resmi ke Pemprov yang disampaikan dewan, bahwa Pemprov setuju untuk mengganti. Hanya menjadi pegangan dewan saja. Hal itu malah jadi acuan dalam putusan pengadilan.

“Padahal waktu itu, mereka datang ke dewan dan mengeluh, difasilitasi, dan akan diteruskan ke pemerintah daerah, itu saja dijadikan dasar. Tapi kan tidak ada dokumen resmi ke Pemprov untuk mengganti. Akhirnya, mereka berfikIr karena kita sudah setuju untuk mengganti, jadi kita wanprestasi , sehingga dihitung total 50M. Sementara tidak ada dokumen ke Pemprov yang disampaikan oleh dewan, untuk bilang, jika ini harus dibayar,” tandas Kawatu.* (jane)

KOMENTAR ANDA

Please enter your comment!
Please enter your name here